Bisa dibilang, beberapa bulan terakhir saya cukup sering menampakan diri di dua kementrian dibawah pemerintahan Indonesia. Yang pertama adalah Kementrian Keuangan, yang kedua adalah Kementrian komunikasi dan Informasi.
Satu hal, saya kagum. Sepertinya tidak lagi kita harus terlalu sinis dengan kementrian atas tuduhan tidak inovatif, berada pada zona nyaman, tidak membuat terobosan dll. Terbukti mereka sangat ingin berkembang, Contohnya, kini mereka giat memanggil narasumber dari luar kementrian untuk hadir agar mereka dapat belajar banyak hal baru.
Saya di panggil untuk kurang lebih materi yang sama. Sharing tentang pengalaman mengenai Digital Business dan Digital Communication. Kurang lebih untuk digital communication, mereka berharap dapat menerapkan apa yang dilakukan perusahaan swasta ke kementrian. Menurut saya ini Make sense, since Kementrian kini katakanlah punya “Produk” yang dikomunikasikan ke Rakyat yang disini sebagai “Customer”. Produk tersebut adalah Layanan atau Kebijakan.
Masalah ketika menyampaikan? Tentu saja ada. Untuk pegawai kementrian yang muda sangat antusias mendengar saya bicara. Tetapi untuk pegawai senior, bahkan terlihat sangat tidak tertarik. Ini dia tantangan kementrian untuk menanamkan mindset secara perlahan ke pegawai kementrian senior yang hingga kini masih menjadi pengambil keputusan. Jika tidak, tentu percuma.
Ada beberapa hal yang saya lihat perlu untuk ditanamkan oleh kementrian ketika mereka mau menerapkan Digital Communication sebagai strategi penting. Kira kira seperti ini:
Harus belajar menerapkan KPI pada strategi komunikasi. Terutama Digital
Banyak yang bilang, Kementrian berkerja terkadang seperti tanpa KPI. Ini harus kita ubah perlahan. Seperti perusahaan swasta yang hidup matinya tergantung di KPI, KPI komunikasi terutama digital adalah hal penting sekaligus bias menjadi acuan jelas untuk kerja.
Harus bisa mengemas dengan jelas Produknya (Layanan atau Kebijakan)
Kami di swasta biasanya menjual produk nyata ataupun layanan, tapi di kementrian sedikit sulit. Biasanya fokus mereka adalah mendeliver produk bersifat kebijakan. Ini bentuknya bias di bilang sedikit absurd. Pegawai kementrian harus bias mengemas kebijakan ini sebagai produk yang jelas untuk di konsumsi. Bikin definisi dan Call to action yang jelas untuk rakyat.
Mulai untuk membiasakan pegawainya untuk terbiasa menggunakan media digital.
Bagaimana mau dianggap penting, jika digital sendiri bukan hal yang biasanya digunakan oleh stakeholder didalamnya. Karena itu menurut saya penting untuk membuat mereka terbiasa menggunakan media digital.
Hilangkan Pola Pemikiran “Terima atau tidak, Rakyat harus menjalani ini”
Ini dia. Konsep berfikir apa yang di deliver adalah Mandatory ini membuat keinginan para pegawai kementrian untuk mengemas secara berkualitas “Komunikasi Kebijakan” mereka menjadi rendah. Sekali lagi, ubah mindset seperti karyawan swasta yang hidup matinya ditentukan oleh penerimaan konsumen terhadap produk mereka.
Edukasi down to Top. Serta komitmen Top Down.
Perlu di akui, Pemahaman digital communication di kementrian justru banyak hadir duluan di karyawan muda atau Gen Y. jangan malu malu untuk brainstorm dan peroleh masukan dari mereka. Tapi untuk komitmen? Ini jelas harus top down. Setelah semua framework strategi jelas, mintalah endorse dari Boss tertinggi di kementrian tersebut untuk menerapkan Digital sebagai strategy wajib. Mau tidak mau. Dan biarkan mereka terbiasa setelahnya.